Alarm KPK ke Pemda Kepri, hindari korupsi

  • Bagikan
Alarm KPK ke Pemda Kepri, hindari korupsi

“Kalau bapak/ibu korupsi, akan kami tangkap”, begitu peringatan tegas yang dikatakan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ke Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Propinsi Kepri. Pengakuan Nawawi ini menjadi sirene untuk semua barisan kepala wilayah di Kepri agar tidak turut serta praktek korupsi, yang bisa bikin rugi negara.

KPK tidak menyangkal jika sikap korupsi di lingkungan birokrasi masih rawan terjadi, khususnya di tingkat Pemerintahan Wilayah (Pemda). Bukan hanya di Kepri, hal sama berefek tinggi menerpa semua baris pemerintah, baik kabupaten/kota sampai propinsi yang lain di Indonesia.

Instansi Anti-korupsi itu secara detil memang tidak memetakkan berapa besar kekuatan korupsi yang terjadi di satu wilayah, terutamanya di daerah Kepri. “Tetapi, Pemda mempunyai banyak sela untuk lakukan tindakan terlarang itu,” kata Nawawi.

Dari beberapa contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Wilayah Kepri. Juga memberikan indikasi jika tindakan menyalahi hukum itu tidak tutup peluang akan semakin tumbuh subur.

Melihat sekian tahun ke belakang, kasus korupsi pernah menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan beberapa barisan OPD karena terima suap ijin konsep dan posisi pendayagunaan laut, project reklamasi di daerah pesisir dan beberapa pulau kecil Kepri tahun 2018-2019.

Kecuali kasus suap, saat itu, Nurdin Basirun dijaring pasal akseptasi gratifikasi. Orang nomor satu di Kepri ini ketangkap tangan KPK di gedung wilayah Tanjungpinang, tepatnya Rabu 10 Juli 2020. Ia pada akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 9 April 2020, dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara.

Related Post :   Pernyataan Pertamina Usai Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Tidak stop di situ, kasus korupsi menangkap Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas PTSP Pemerintah provinsi Kepri, Amjon dan Azman Taufik. Ke-2 nya turut serta korupsi pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) tahun 2018-2019. Kasus ini ikut menangkap belasan terdakwa, dimulai dari ASN sampai Faksi Swasta.

Kasus yang diatasi Kejati Kepri itu telah mendapatkan keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang per tanggal 18 Maret 2021. Terkini, adalah sangkaan tindak pidana korupsi penataan barang cukai di Kabupaten Bintan tengah diatasi KPK.

Dalam kasus ini beberapa petinggi teras di wilayah itu telah diminta info sebagai saksi. Nawawi pastikan pengusutan, mencakup penyidikan dan penyelidikan pada kasus ini masih jadi berlanjut.

Proses pengusutan yang sedang dilaksanakan dieksepsikan untuk dibuka ke khalayak karena dilaksanakan secara tertutup. KPK memperjelas selekasnya umumkan pengatasan kasus ini, jika alat dan bukti cukup. Dari 3 contoh kasus di atas, bisa diambil simpulan jika masalah hal pemberian izin tetap menjadi sela khusus korupsi petinggi wilayah.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *