Punyarakyat.com | Pemalang – Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI) yang terdiri dari Karang Taruna Dusun Pesadean & Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) adakan audiensi terbuka bertajuk Pengadilan Rakyat di Balai Desa pesantren. 4/10/2023.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana korupsi terhadap bantuan PKH & BPNT di desa Pesantren.
Pada mulanya oknum pendamping PKH berinisial I memaparkan terkait regulasi, hak & kewajiban KPM BPNT & PKH.
Saat ditanyakan terkait penarikan kartu ATM KKS yang di lakukan oleh ketua kelompok PKH, pihaknya menyampaikan bahwa uang bantuan tersebut memang diambilnya dan diserahkan kepada seluruh kadus di Desa Pesantren atas perintah oknum pendamping PKH berinisial I tersebut.
“Ya, saya menyalurkan uang dari ATM KKS yang ada di kami ke pihak Desa untuk digunakan kepentingan sosial.” Ujar (i)
Hal serupa dibenarkan oleh Kades Desa Pesantren, ia menyampaikan bahwa oknum pendamping PKH berinisial I memberikan uang dua kali sejumlah 65 Juta dan 85 Juta yang kemudian dimanfaatkan untuk membeli mobil siaga Desa.
“Ya memang saya terima uang itu dari mas I, namun saya tidak tau asal usul uang tersebut, intinya saya gunakan uang tersebut untuk membeli mobil siaga Desa dan menyumbang pembangunan Masjid “. Jelas Kades
Sedangkan menurut Hamu Fauzi selaku juru bicara peserta audiensi menyampaikan pada pihak media bahwa sempat ada oknum anggota DPRD berinisial FH yang coba memaksa agar audiensi tersebut tidak terjadi.
