Punyarakyat.com | DIY Yogyakarta – Muhammad Nuh selaku ketua Dewan Pers menyatakan dengan tegas , bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan pemerintahan kota ataupun daerah, Institusi Polri – TNI selama positif bekerjasama sesuai tupoksinya.
Dari pernyataan Ketua Dewan Pers , Muhammad Nuh itu disampaikan kepada awak media dalam diskusi dengan beberapa pimpinan Media Cetak , Elektronik maupun siber yang berlokasi di Hotel Ratna Inn , Banjarmasin , M.Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan pemerintahan Kota maupun Daerah , Institusi Polri – TNI harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers dilansir dari Okinmedia.id
“Dewan Pers tidak pernah melarang ataupun meminta Pemerintah Kota atau Daerah , Institusi Polri – TNI untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers , Asal sudah memiliki badan hukum PT Khusus Pers , seusai UU Pers No.40 tahun 1999,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers , Hendry CH, ” Tidak menjadi permasalahan, jika setiap media melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Kota ataupun Daerah, Institusi POLRI , TNI meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan Hukum,” imbuhnya.
Lebih lanjutnya , Henry juga menyebutkan “Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak ada surat itu.
