Berita  

Diduga Mengulur Sidang Praperadilan, LKBH Makassar Laporkan Hakim Praperadilan dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke PT Makassar

Diduga Mengulur Sidang Praperadilan, LKBH Makassar Laporkan Hakim Praperadilan dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke PT Makassar
Diduga Mengulur Sidang Praperadilan, LKBH Makassar Laporkan Hakim Praperadilan dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke PT Makassar

PunyaRakyat.com I Makassar – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Makassar Laporkan Ketua PN Makassar dan Hakim Praperadilan, lantaran diduga tidak menjalankan sidang Praperadilan pertama tentang pembacaan gugatan pemohon dan termohon.

Hal ini sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/415/V/2022/Restabes Makassar/Polsek
Rappocini, tanggal 16 Desember 2022 dan perkara Praperadilan Nomor : 33/Pid.Pra/2022/PN.Mks.

Dimana Terlapor diantaranya;

  1. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.,
    NIP 196404011992031005
  2. Hakim Praperadilan Nomor : 33/Pid.Pra/2022/PN.Mks, ANDI NURMAWATI, SH.,MH.
    NIP 197408071999032002

DASAR PELAPORAN :

Menyatakan dengan ini Melaporakan Tindakan Hakim Praperadilan Nomor : 33/Pid.Pra/2022/PN Mks dan
Ketua Pengadilan Negeri Makassar, atas tidak menjalankan sidang praperadilan sebagaimana tertuang dalam
UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :

Baca Juga  Ngeri !!!! Perpanjangan Kontrak Kerja Di Cikarang Syarat Harus Liburan Di Hotel Bareng Atasan.

Pasal 82
(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81
ditentukan sebagai berikut :

a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak
sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari
tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.