Duel ulang Pilkada Kalsel 2020 sarat dinamika politik yang tinggi

  • Bagikan
Duel ulang Pilkada Kalsel 2020 sarat dinamika politik yang tinggi

Mahkamah Konstitusi (KM) pada tanggal 19 Maret putuskan pengambilan suara ulangi (PSU) pada Penyeleksian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 di tujuh kecamatan, selanjutnya KPU Propinsi Kalsel memutuskan hari-H pencoblosan​​ pada tanggal 9 Juni kedepan.

Tanding ulangi Pemilihan kepala daerah Kalsel jadi perhatian bermacam faksi, terhitung DPR RI. Bahkan juga, Panitia Kerja (Panja) Penilaian Penerapan Pemilihan kepala daerah Serempak 2020 dari Komisi II DPR RI langsung turun dalam lawatan kerja ke Komisi Penyeleksian Umum (KPU).

Kelompok Panja yang dipimpin Saan Mustopa dari Partai NasDem itu menguliti proses penerapan Pemilihan kepala daerah serempak di Kalsel sampai berbuntut perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Tentu saja untuk Panja DPR RI, Pemilihan kepala daerah Kalsel sampai berlangsungnya PSU ini benar-benar sayang karena bukan hanya mencoret penerapan pemilihan kepala daerah yang semestinya adil dan jujur (jurdil) dan demokratis, tapi juga membuat keuangan negara harus kembali terkuras.

Panja berasa penting lakukan penilaian pada realisasinya, terhitung PSU. Ini dikatakan Saan Mustopa bahwsa PSU penting dan penting dilaksanakan secara baik oleh pelaksana karena akan penuh dinamika politik yang tinggi.

Tidak tutup peluang jadi perhatian dan perhatian bukan hanya warga Kalsel, tapi juga rakyat Indonesia. Tidak salah kembali, jika ada tuntutan pada pihak pelaksana pemilu, baik KPU atau Bawaslu Propinsi Kalsel, untuk melakukan PSU yang berkualitas dengan dengan masih mematuhi prosedur kesehatan COVID-19 yang ketat pada periode wabah ini.

Related Post :   Banjir Pantura DKI Jakarta ‘Belum Bosan’

Spekulasinya ialah kredibilitas dan integritas pelaksana pemilu supaya seluruh pihak terima hasil PSU, terhitung pasangan calon yang kalah legawa. Berkaitan dengan bujet PSU Pemilihan kepala daerah Kalsel pun tidak lepas dari perhatian Panja. Wakil rakyat ini mendapatkan kejelasan dari Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal Z.A. jika pemprov di tempat telah menyediakan anggaran untuk itu.

Di Balik PSU

Pilkada Kalsel pada tanggal 9 Desember 2020 memang berjalan benar-benar seru hanya karena ada dua peserta, yaitu pasangan calon nomor urut 01 H. Sahbirin Noor sebagai petahanan yang ditemani H. Muhidin, Wali Kota Banjarmasin masa 2010—2015.

Kedua pasangan ini disokong dan digotong partai-partai besar, yaitu Partai Golkar (Sahbirin Noor sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Kalsel), PAN (H. Muhidin sebagai Ketua DPW PAN Kalsel), PKS, PDIP, NasDem, dan PKB. Pasangan ini disokong partai nonparlemen: PSI, PKPI, PBB, dan Perindo.

Jadwal PSU

Setelah MK putuskan Pemilihan kepala daerah Kalsel 2020 dilaksanakan PSU di tujuh kecamatan di tiga wilayah itu, KPU Propinsi Kalsel pastikan terima keputusan itu. Harus, KPU di tempat jalankan keputusan MK dengan periode waktu 60 hari terhitung keputusan itu. Ketua KPU Propinsi Kalsel Sarmuji lalu melakukan rapat intern untuk penentuan agenda PSU. Pada akhirnya disetujui pada tanggal 9 Juni 2021.

Sekarang ini juga KPU tengah menyiapkan pembangunan barisan pelaksana pengambilan suara (KPPS) dan panitia penyeleksian kecamatan (PPK) yang baru. KPPS dan PPK yang baru ini sesuai perintah MK. Tempat pengambilan suara yang di-PSU-kan itu sekitar 827 TPS dalam jumlah pemilih sesuai lis pemilih masih (DPT) sekitar 266.736 jiwa.

Related Post :   Menggali jejak pariwisata Jambi untuk bangkitkan ekonomi

Pengawasan PSU

Sesuai peraturan KPU (PKPU), menurut Ketua Bawaslu Propinsi Kalsel Erna Kasypiah, PSU ini tidak ada tingkatan kampanye untuk pasangan calon. Ini perlu dipathui beberapa pasangan calon dengan masih menjaga cuaca aman sampai penerapan PSU yang direncanakan pada tanggal 9 Juni 2021. Dalam masalah ini, Bawaslu Propinsi Kalsel akan aktifkan kembali Sentral Penegakkan Hukum Terintegrasi (Sentral Gakkumdu) yang bakal membahas semua pelanggaran pemilu.

Semua pasangan calon beserta team kesuksesannya harus jaga cuaca aman pada tingkatan PSU ini hingga tidak memunculkan keributan atau sama-sama lapor. Begitupun di sosial media, ke-2 tim supaya tidak sama-sama serang, apa lagi buat kampanye hitam.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *