Punyarakyat.com | PEMALANG – Kegiatan proyek penunjukkan langsung (PL), Pembangunan fisik. Gedung baru maupun renovasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebutuhan Kabupaten Pemalang – Jawa Tengah.
Seperti pembangunan untuk Gedung PAUD, SD dan SMP , namun kini justru menjadi perhatian publik di media sosial seperti Facebook
Pasalnya proyek tersebut, yang semestinya menjadi hak kontraktor (CV). Justru seperti ajang rebutan, oleh oknum oknum yang nantinya tidak bertanggung jawab.
Postingan yang di unggah oleh salah satu warga masyarakat di media sosialnya, terkait proyek kini menjadi perhatian dan sebuah pertanyaan di masyarakat Kabupaten Pemalang dan menjadi bahan gunjingan di media sosial Facebook.
” Bupati, Adipati,Kepala Dinas di tangkap KPK !!! Tak pikir jadi efek jera pejabatnya. Ternyata sama sekali gak, Malah ngedan lah iya “. Tulis akun tersebut.
” Jual beli proyek masih saja terjadi,bahkan makin parah. Oknum Pejabat (salah satu Kabid ) di Dinas Pendidikan seperti kebal hukum.” Jual proyek seperti kacang goreng, bahkan bayar di muka ” Gendeng !
Fee yang di patok bervariasi 7 – 10 % dari ratusan paket proyek rehab sekolah yang nilainya puluhan milyar lebih. ” Saya pegang bukti dan data transaksi setoran dari kontraktor kontraktor ke oknum pejabat Dinas Pendidikan itu.
” Kepala Dinas diringkus KPK, Kabidnya keruk sana keruk sini seolah paling kebal hukum di negeri sini. Tidak hanya itu saja,salah satu pengguna Facebook juga ada yang menuliskan diberandanya ” Rebutan Proyek.
