Berita  

Dugaan Korupsi PDAM Makassar 7 orang saksi dihadirkan 

IMG 20230607 WA0030
Ket.Foto : Pengadilan Negeri Sumsel (Hef/Red)

Punyarakyat,Sulsel –Kasus Dugaan Tindak Pindana Korupsi yang menimpa Mantan Direktur PDAM Kota Makasaar ,kini masih berlanjut dengan menghadirkan 7 orang saksi dalam rangka pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus /jasa produksi tahun 2017 sampai tahun 2019 dan premi asuransi dwiguna jabatan Walikotadan Wakil Walikota tahun 2016 sampai tahun 2019 senin ,(05/7/2023) pukul (10.00) di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar,melalui Tim Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (sulsel) Muhammad Yusuf, SH.MH., Dr. Mudazzir Munsyir, SH.,MH., Sulwahidah, SH.,MH., Ariani Femi, SH.,MH., Kamaria, SH.MH., dan Abdullah, SH.MH menghadirkan dalam persidangan alat bukti berupa 7 (tujuh) orang saksi untuk didengar keterangannya guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadapat Terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM., dan Terdakwa Irawan Abadi, SS.,M.Si. 

Baca Juga  Rutan Makassar Buka Layanan Besukan di Hari Lebaran Idul Adha 1444 H. Ratusan Pengunjung Lepas Rindu dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyatakan Terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM., dan Terdakwa Irawan Abadi, SS., M.Si telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem Dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019 dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Perbuatan para Terdakwa yang telah menginisiasi penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem DAN Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 S.D Tahun 2019 DAN Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota DAN Wakil Walikota Tahun 2016 S.D Tahun 2019, mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp. 20.318.611.975,60. (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen).