Pentingnya merangkul mitra internasional untuk memberantas korupsi

  • Bagikan
Pentingnya merangkul mitra internasional untuk memberantas korupsi

Pentingnya Merangkul Mitra Internasional – Butuh waktu 5 tahun dan tiga bulan untuk KPK untuk mengambil langkah dari step informasi penyelidikan ke penahanan atas terdakwa bekas Direktur Khusus PT Pelindo II Richard Joost Lino dalam kasus sangkaan korupsi berkaitan project penyediaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010.

Pada 15 Desember 2015, KPK umumkan penentuan RJ Lino sebagai terdakwa karena diperhitungkan memerintah penyediaan 3 QCC dengan menunjuk langsung HuaDong Heavy Machinery (HDHM) Co.

Ltd dari China, walau sebenarnya berdasar hasil verifikasi dan perundingan dengan HDHM diketemukan jika produk HDHM tidak lulus penilaian tehnis karena barangnya sebagai standard China dan tidak pernah lakukan export QCC ke luar China.

Tetapi baru pada 26 Maret 2021, KPK lakukan penahanan pada RJ Lino. Letak masalah bukan lantaran terdakwa larikan diri seperti pada beberapa kasus awalnya tetapi karena KPK terhalang dengan penghitungan rugi negara sama seperti yang disuruh oleh Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK).

Akhirnya BPK tidak dapat lakukan perhitungan rugi negara karena tiadanya document atau data pembeda. Data pembeda ini misalkan harga QCC yang dipasarkan HDHM ke negara lain hingga bisa dihitung beda nilai jual ke Pelindo dan nilai jual ke faksi lain.

“Dikatakan BPK, berdasar document yang ada terjadi rugi dalam perawatan QCC sedang untuk penyediaan dan pengangkutan alat, tetapi BPK tidak dapat lakukan perhitungan karena tiadanya document atau data pembeda,”

Related Post :   Alarm KPK ke Pemda Kepri, hindari korupsi

Bentuk kerja sama

Sesungguhnya KPK sudah lakukan implikasi kerja sama bilateral atau internasional dengan Anti-Corruption Agen (ACA) di beberapa negara bagus untuk tingkatkan kemampuan personil atau perlakuan projusticia.

Contoh kasus yang tersingkap karena kerja sama antarlembaga misalkan suport Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dalam tangani kasus korupsi di PT Garuda Indonesia.

Suport SFO dilaksanakan melalui persetujuan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dengan Airbus SE. Berdasar persetujuan ini, SFO siap tunda proses penuntutan pidana pada Airbus SE dengan persyaratan Airbus SE siap bekerja bersama sarat dengan penegak hukum dengan mengaku tindakan, bayar denda, dan lakukan program reformasi dan tata urus perusahaan.

Persetujuan DPA sebagai hasil penyelidikan yang dilaksanakan SFO pada sangkaan pemberian suap yang dilaksanakan oleh Airbus SE ke pejabat-pejabat yang berada di 5 yurisdiksi: Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, dan Ghana pada periode waktu 2011-2015. Di Indonesia, penyelidikan yang dilaksanakan SFO searah dengan proses pengatasan kasus Garuda yang dilaksanakan KPK.

KPK mendapatkan kontribusi dari Department of Justice (DoJ) dan FBI Amerika Serikat untuk menolong pengatasan kasus KTP-Elektronik terhitung dalam mengecek beberapa saksi yang ada dalam AS.

Dalam laporan tahunan tahun 2019, KPK mengatakan minta kontribusi kewenangan pusat untuk memperoleh Kontribusi Hukum Timbal Balik (Kualitasal Legal Assistance atau MLA) dari daerah hukum Singapura, Inggris, Australia dan Perancis berbentuk penghimpunan info, data, document dan usaha pengembalian asset di luar negeri ke Indonesia.

Related Post :   Rekrutmen ASN dan peningkatan layanan publik

Tidak ketinggal KPK memberi perlindungan hukum ke Thailand untuk pengatasan kasus Thailand yang mengikutsertakan daerah hukum dan masyarakat negara Indonesia

Bahkan juga pada proses penangkapan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin mengikutsertakan banyak instansi dari bermacam negara karena Nazaruddin larikan diri ke beberapa negara hingga KPK harus bekerja bersama dengan Interpol.

Contoh yang lain memerlukan kerja sama internasional dalam pembasmian korupsi ialah ekstradisi pada buronan aktor pembobol Rp1,2 triliun dari Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia pada Juli 2020.

Maria Pauline dijumpai buron semenjak 2003 dan sudah bertukar kewarganegaraan jadi masyarakat negara Belanda semenjak 1979 hingga 2x mengajukan ekstradisi ke pemerintahan Belanda yakni pada 2009 dan 2014 selalu ditampik. Tetapi usaha bawa Maria ke Indonesia masuk set baru saat dia diamankan oleh NCB Interpol Serbia di Lapangan terbang Internasional Nikola Tesla, Serbia pada 16 Juli 2019.

Walau Indonesia dan Serbia memanglah belum sama-sama terlilit kesepakatan ekstradisi, tetapi melalui pendekatan dengan beberapa pejabat pemerintahan Serbia dan ingat jalinan baik sekali di antara ke-2 negara, keinginan ekstradisi Maria Pauline Lumowa diwujudkan.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *