Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia yang telah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Deklarasi Universal HAM PBB. Adanya media siber di Tanah Air juga menjadi bagian dari kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers. Disamping itu, terdapat pedoman media siber untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional.

Susunan pedoman media siber

Media siber mempunyai karakter khusus sehingga membutuhkan pedoman agar pengelolaannya bisa berjalan secara profesional, memenui hak, kewajiban dan fungsi sesuai Undang-Undang No 40 Th 1999 mengenai kode etik jurnalistik dan Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers bersama pengelola media siber, organisasi pers, dan masyarakat menyusun pedoman media siber berikut ini :

  1. Ruang lingkup Media siber merupakan segala bentuk media yang memakai wahana interner serta melakukan kegiatan jurnalistik. Yang mana isi tersebut dibuat atau dipublikasikan oleh para pengguna media siber seperti artikel, komentar, gambar, video, suara dan berbagai bentuk unggahan lain yang berhubungan dengan media siber seperti forum atau blog.
  1. Verifikasi dan keberimbangan warta berita Prinsipnya, semua berita wajib melalui verifikasi untuk memenuhi prinsip akurasi serta keberimbangan.
  1. Isi buatan pengguna Media siber harus mencantumkan ketentuan dan syarat mengenai isi buatan pengguna dengan tidak bertentangan pada Undang-Undang tentang Kode Etik Jurnalistik dan Pers.
  1. Ralat, koreksi serta hak jawab Ralat, koreksi serta hak jawab mengacu dengan Undang-Undang Kode Etik Jurnalistik, Pers serta Pedoman Hak Jawab yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers.
  1. Pencabutan berita Berita yang telah dipublikasikan tidak bisa dicabut dengan alasan penyensoran dari luar redaksi, kecuali jika berkaitan dengan masalah SARA, masa depan anak, kesusilaan, pengalaman traumatik korban dan atau berdasarkan pertimbangan khusus yang lainnya dari Dewan Pers.
  1. Iklan Media siber harus membedakan secara tegas antara iklan dan produk berita.
  1. Hak cipta Media siber harus menghormati hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.
  1. Pencantuman pedoman Media siber harus mencantumkan pedoman media siber ini pada medianya secara jelas.
  1. Sengketa Penilaian akhir atas adanya sengketa tentang pelaksaaan dari pedoman pemberitaan media siber diselesaikan oleh pihak Dewan Pers.

Itulah pedoman media siber yang wajib diterapkan dalam jurnalistik dan pers agar pengelolaannya bisa berjalan secara profesional, memenui hak, kewajiban dan fungsinya.