Pilkada Serentak Digelar Sesuai Jadwal, Sesuai Keinginan Fraksi di DPR

  • Bagikan
pilkada

Hampir semua fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjukkan penolakan mereka akan perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang akan dilakukan 2022 dan 2023. Dengan ini maka Pilkada serentak digelar sesuai jadwal. Rencana awal pengunduran Pilkada tersebut adalah pada 2024, dan hal ini sudah sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pilkada serentak digelar sesuai jadwal, Tidak ada Perubahan

Perubahan jadwal tersebut dituangkan dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu.  Revisi ini pada dasarnya telah masuk dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR 2021. Pada awalnya, perdebatan terkait revisi ini hanya karena adanya ren cana sistem pemilu terbuka atau tertutup, serta beberapa syarat tentang ambang batas dari perolehan suara partai politik

Ternyata, revisi ini akhirnya turut mengatur normalisasi pemilihan kepala daerah serentak. Hal ini berarti, ada beberapa perubahan pasal tertentu pada UU 10/2016. Yang disebutkan dalam pasal 201 ayat 8 pada UU 10/2016 adalah pemungutan suara serentak yang dilakukan secara nasional untuk pilkada yang meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati dan juga wali kota dan wakil wali kota dilakukan pada November 2024. Pilkada ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. 

Pengaturan tentang pengisian kekosongan jabatan untuk kepala daerah yang sudah  berakhir masa jabatannya di tahun2022 dan 2023 diatur di ayat 9.  Disebutkan pula tentang pengangkatan pejabat gubernur, penjabat bupati, serta penjabat wali kota hingga terpilihnya pemilih daerah resmi melalui pilkada serentak tingkat nasional pada 2024.

Related Post :   Mengubah bekas tambang timah jadi lahan produktif

Sejumlah fraksi di DPR menerbitkan wacana karena mereka menganggap bahwa pemilu presiden dan legislatif yang akan dilakukan serentak dengan pilkada nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, kesulitan penyelenggara pemilu untuk mengatur  teknis pelaksanaan. Para fraksi tersebut memunculkan wacana supaya Pilkada 2022 dan 2023 dilakukan sesuai jadwal, yang artinya Pilkada serentak digelar sesuai jadwal dan yang sudah diatur oleh Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada. 

Revisi UU Pemilu ini dimunculkan oleh fraksi PKS kemudian Partai Demokrat, serta Partai Nasdem juga Partai Golkar. Tetapi akhirnya, Golkar memberikan klarifikasi dalam bentuk pernyataan bahwa banyak anggotanya di DPR telah menolak revisi UU Pemilu. Akhirnya, Partai Nasdem juga mengurungkan niat untuk tidak mendukung revisi UU Pemilu tersebut. 



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *